Penilaian Maturitas SPIP: Level, Kriteria, dan Cara Meningkatkannya

Penilaian maturitas SPIP terintegrasi adalah cara BPKP mengukur seberapa efektif sistem pengendalian intern suatu instansi pemerintah. Hasil penilaian ini mencerminkan apakah pengendalian intern hanya ada di atas kertas atau benar-benar berjalan dan terus diperbaiki.

Tiga Komponen Penilaian

Sejak Perban BPKP 5/2021, maturitas SPIP tidak lagi dinilai dari unsur SPIP saja, melainkan dari tiga komponen terintegrasi:

Komponen	Apa yang dinilai	Bobot
Penyelenggaraan SPIP	Kelima unsur SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan)	Utama
Kapabilitas APIP	Level IACM (Internal Audit Capability Model) APIP instansi	Pendukung
Maturitas MR	Kualitas penerapan manajemen risiko berdasarkan Perpres 39/2023	Pendukung

Ketiga komponen harus kuat secara bersamaan. SPIP yang baik dengan APIP yang lemah tetap akan mendapat nilai rendah.

---

Skala Level Maturitas 1-5

Level 1: Rintisan

Pengendalian intern ada tapi tidak terstruktur dan bergantung pada inisiatif individu. Tidak ada kebijakan tertulis, tidak ada dokumentasi sistematis. Risiko sering tidak diidentifikasi sampai menjadi masalah nyata.

Ciri khas: “Kami selalu begini karena sudah terbiasa, tidak ada SOP tertulis.”

Level 2: Berkembang

Pengendalian mulai terdokumentasi di beberapa area, tapi penerapannya tidak konsisten antar unit atau antar periode. Ada kebijakan dasar, tapi belum semua pegawai tahu dan mematuhinya.

Ciri khas: “Ada SOP-nya, tapi tidak semua orang mengikutinya.”

Level 3: Terdefinisi

Pengendalian terdokumentasi secara lengkap, diterapkan secara konsisten, dan bisa dibuktikan dengan dokumen. Risiko diidentifikasi dan dikelola secara sistematis. APIP berfungsi efektif.

Ciri khas: “Ada SOP, semua orang mengikutinya, dan ada bukti pelaksanaannya.”

Level 3 adalah target minimum pemerintah untuk semua K/L.

Level 4: Terkelola

Pengendalian diukur efektivitasnya secara kuantitatif. Keputusan diambil berdasarkan data kinerja pengendalian. Ada sistem pemantauan yang proaktif.

Ciri khas: “Kami mengukur seberapa efektif pengendalian kami dan menggunakannya untuk memperbaiki keputusan.”

Level 5: Optimum

Pengendalian terus diperbaiki secara berkelanjutan berbasis evaluasi. Budaya pengendalian intern sudah menjadi bagian dari cara kerja organisasi, bukan proses terpisah.

Ciri khas: “Kami secara aktif berinovasi dalam pengendalian untuk menghadapi risiko yang terus berubah.”

---

Faktor Penentu Kenaikan Level

Dari Level 1 ke Level 2

• Buat kebijakan MR tertulis (piagam MR, SK UPR)
• Susun SOP untuk proses bisnis utama
• Mulai mengisi Format 1 dan Format 5

Dari Level 2 ke Level 3 (paling kritis)

• Dokumentasikan SEMUA sub-unsur SPIP dengan bukti yang konsisten
• Pastikan Format 1, Format 5, dan Format 8 diisi lengkap setiap tahun
• APIP harus berfungsi dan memberikan rekomendasi yang ditindaklanjuti
• Tindak lanjut rekomendasi audit harus terselesaikan minimal 80%

Dari Level 3 ke Level 4

• Implementasikan pengukuran efektivitas pengendalian (KPI pengendalian)
• Gunakan data realisasi RTP untuk memprioritaskan alokasi sumber daya
• APIP naik ke kapabilitas IACM level 3

Dari Level 4 ke Level 5

• Bangun mekanisme continuous improvement berbasis data
• Integrasikan MR dengan perencanaan strategis dan anggaran secara penuh
• APIP mencapai kapabilitas IACM level 4-5

---

Proses Evaluasi BPKP

Evaluasi maturitas SPIP oleh BPKP dilakukan melalui:

1. Persiapan: Instansi menyiapkan kertas kerja dan dokumen bukti per sub-unsur
2. Pengisian kuesioner: Tim evaluator dan instansi mengisi kuesioner PMMR bersama
3. Walkthrough: Tim BPKP menelusuri pelaksanaan pengendalian di lapangan
4. Wawancara: Konfirmasi dengan pimpinan dan staf kunci
5. Validasi: Verifikasi silang antara dokumen, wawancara, dan observasi
6. Penilaian akhir: Penetapan level maturitas dan penyusunan rekomendasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai maturitas per komponen dan rekomendasi perbaikan.

---

Kesalahan Umum yang Menurunkan Nilai

• Dokumen MR (Format 1, 5, 8) ada tapi tidak diperbarui setiap tahun
• Rekomendasi Itjen dan BPK tidak ditindaklanjuti atau tindak lanjutnya tidak terdokumentasi
• Piagam MR ditandatangani tapi tidak disosialisasikan ke seluruh unit
• Register risiko tidak mencakup seluruh proses bisnis (ada blind spot)
• APIP tidak diberi akses atau dukungan yang cukup oleh pimpinan